Solution for Text Message Not Deliver on IOS 7

One of a million problem on IOS 7 is fail to sending text message. User (especially who using rsim, gevey or gpp) can't use text message anymore. Maybe they think that everyone use i message now, that is suck.

This is a working solution for you who face problem with text message. So simple, but you have to re-write your contact. Let me know if you have another simple working solution. First, please make sure, that your device allowed text message. (Setting-message-turn on send as SMS)

Step by step for text message problem on I.O.S 7 (working until IOS 7.0.4)
1. Remember your contact number, write on note or paper, then delete it (contact-edit-scroll down-delete)
2. Compose new message, write manually the phone number without country number, use '0'

AKTIVIS, ANTARA PERJUANGAN DAN POPULARITAS

*Tulisan telah dimuat di Harian Rakyat Bengkulu tanggal 28 Juli 2013

Era reformasi telah membawa keterbukaan dalam menyampaikan pendapat secara bebas jauh dari tekanan seperti di zaman orde baru. Jika sebelumnya hampir setiap orang tidak berani menyampaikan pendapatnya secara terbuka, setelah reformasi semua berani bersuara bahkan mengkritik habis-habisan pemerintah tanpa takut akan dibui atau ‘dihilangkan’. Reformasi telah melahirkan demokrasi yang melampui batas-batas kekangan dalam upaya menyampaikan apa-apa yang dirasakan baik melalui tulisan maupun lisan kepada penguasa negara.

Salah satu pihak yang terus menerus bersuara lantang tersebut adalah aktivis-aktivis kampus maupun organisasi intelektual dan kemasyarakatan yang terus berteriak mensuarakan suara rakyat atas kezaliman pemerintah. Keberanian untuk tampil menentang pemerintah seperti menjadi suatu kebanggaan tersendiri didukung oleh idealisme yang memang masih terpatri didalam sanubari. Persoalan timbul setelah aktivis yang dulunya berteriak lantang tersebut berhasil duduk di pemerintahan baik legislatif maupun yudikatif. Suara mereka mendadak lenyap ditelan kejamnya sistem yang memaksa mereka ikut jika masih mau berada di zona nyamannya.

Begitu banyak contoh aktivis Indonesia yang ternyata tidak bisa berbuat apa-apa saat berada di lingkaran kekuasaan bahkan berakhir tragis menjadi tersangka koruptor. Sebut saja Anas Urbaningrum, mantan Ketua Partai Demokrat yang dulunya merupakan Ketua Umum PB HMI dan turut memperjuangkan reformasi 98. Setelah menjadi ketua partai terbesar di Republik ini, sepertinya Anas tidak lagi bisa mempertahankan idealismenya dan berujung pada ditetapkannya Anas sebagai tersangka korupsi. Meskipun masih berstatus tersangka, kejadian yang dialaminya seolah ikut mencoreng nama baik aktivis yang selama ini dianggap masyarakat sebagai pejuang rakyat kecil.

Lagu Hiphop : Visit to Bengkulu City

Lagu yang mempromosikan Bengkulu, asyik untuk didengar. Berbeda dengan lagu-lagu lama yang biasanya bergenre pop, kali ini anak2 muda yang tergabung dalam "Los Rafflesticos La Familia", membuat lagu bergenre hiphop. Cukup lumayan untuk mengobati kerinduan akan kampung halaman tercinta.

KONTROVERSI JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH

Keberadaan seorang Wakil Kepala Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas dari Kepala Daerah (KDH). Wakil seharusnya merupakan "orang kepercayaan" atau tangan kanan dari Kepala Daerah yang memiliki suatu keterikatan secara emosional satu sama lain. Kepercayaan ini akan didapat apabila seorang Kepala Daerah bisa memilih secara bebas wakilnya tanpa terikat kepada suatu sistem atau manajemen yang bersifat memaksa. Kalaupun ada ketentuannya, maka seorang KDH harus terlibat secara langsung dalam menentukan Wakilnya. Jika tidak maka hubungan ini rentan konflik dan dapat berujung kepada perpecahan antara Kepala Daerah dan wakilnya.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebelum masa reformasi, maka keberadaan wakil KDH harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah (Pasal 24 Ayat 5). Artinya, posisi Wakil KDH bukanlah suatu keharusan dan jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Wakil Kepala Daerah Tk. I diangkat oleh Presiden dan untuk Daerah Tk.II oleh Mendagri serta berasal dari pegawai negeri yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan dari DPRD tanpa melalui proses pemilihan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa keberadaan Wakil KDH dipandang perlu mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah baik fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratif maupun sebagai Kepala Daerah Otonom. Keharusan Wakil KDH berasal dari pegawai negeri menunjukkan bahwa seorang Wakil KDH haruslah berasal dari orang yang memahami seluk beluk birokrasi agar dapat membantu Kepala Daerah secara maksimal.

Exchange Rate System

Exchange rate system from Ahmad Medapri